skip to Main Content
Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai negeri sipil karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sipil dan peraturan lain yang berlaku.
Persyaratan
Hukuman Disiplin Teguran Lisan:
  1. Teguran lisan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran dalam suatu ruangan dengan memberitahukan pelanggaran yang dilakukannya;
  2. dalam menyatakan jenis hukuman disiplin tegoran lisan, pejabat yang berwenang menghukum memberitahukan kepada pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tentang pelanggaran yang dilakukannya;
  3. setiap jenis hukuman disiplin yang berupa tegoran lisan wajib diberitahukan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada pejabat yang mengurusi kepegawaian (Badan Kepegawaian Daerah).
Hukuman Disiplin Teguran Tertulis:
  1. ditetapkan dengan suatu surat keputusan oleh pejabat yang berwenang menghukum;
  2. menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai negeri sipil yang bersangkutan dan ketentuan aturan yang dilanggar.
Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis:
  1. ditetapkan dengan suatu surat keputusan oleh pejabat yang berwenang menghukum;
  2. menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai negeri sipil yang bersangkutan dan ketentuan aturan yang dilanggar.
Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala:
  1. ditetapkan dengan suatu surat keputusan oleh pejabat yang berwenang menghukum;
  2. menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai negeri sipil yang bersangkutan dan ketentuan aturan yang dilanggar;
  3. ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan;
  4. masa penundaan kenaikan gaji berkala dihitung penuh untuk masa kenaikan gaji berkala berikutnya.
Hukuman Disiplin Penurunan Gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala:
  1. ditetapkan dengan suatu surat keputusan oleh pejabat yang berwenang menghukum;
  2. menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai negeri sipil yang bersangkutan dan ketentuan aturan yang dilanggar;
  3. ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan;
  4. setelah selesai menjalani hukuman disiplin yang berupa penurunan gaji maka gaji pegawai negeri sipil yang bersangkutan dengan sendirinya/secara otomatis kembali ke gaji semula;
  5. apabila dalam masa menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil yang bersangkutan memenuhi syarat untuk kenaikan gaji berkala, maka kenaikan gaji berkala tersebut baru dapat diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari saat berakhirnya masa menjalani hukuman disiplin itu.
Penundaan Kenaikan Pangkat:
  1. ditetapkan dengan suatu surat keputusan oleh pejabat yang berwenang menghukum;
  2. menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai negeri sipil yang bersangkutan dan ketentuan aturan yang dilanggar;
  3. ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan;
  4. hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat dihitung mulai tanggal kenaikan pangkat pegawai negeri sipil yang bersangkutan dapat dipertimbangkan.
Penurunan Pangkat pada Pangkat yang Setingkat Lebih Rendah:
  1. ditetapkan dengan suatu surat keputusan oleh pejabat yang berwenang menghukum;
  2. menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai negeri sipil yang bersangkutan dan ketentuan aturan yang dilanggar;
  3. ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan;
  4. setelah selesai menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat maka pangkat pegawai negeri sipil yang bersangkutan dengan sendirinya/secara otomatis kembali ke pangkat semula;
  5. masa dalam pangkat terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat dihitung sebagai masa kerja untuk kenaikan pangkat berikutnya;
  6. kenaikan pangkat berikutnya pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat baru dapat dipertimbangkan setelah pegawai negeri sipil yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dikembalikan pada pangkat semula.
Pembebasan dari Jabatan:
  1. ditetapkan dengan suatu surat keputusan oleh pejabat yang berwenang menghukum;
  2. menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai negeri sipil yang bersangkutan dan ketentuan aturan yang dilanggar;
  3. selama menjalani hukuman disiplin pembebasan dari jabatan, pegawai negeri sipil yang bersangkutan masih tetap menerima penghasilan penuh sebagai pegawai negeri kecuali tunjangan jabatan;
  4. pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin pembebasan dari jabatan baru dapat diangkat lagi dalam sesuatu jabatan setelah pegawai negeri sipil yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun menjalani hukuman disiplin itu apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dan formasi memungkinkan.
Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil:
  1. ditetapkan dengan suatu surat keputusan oleh pejabat yang berwenang menghukum;
  2. menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai negeri sipil yang bersangkutan dan ketentuan aturan yang dilanggar;
  3. pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, diberikan hak-hak Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil:
  1. ditetapkan dengan suatu surat keputusan oleh pejabat yang berwenang menghukum;
  2. menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai negeri sipil yang bersangkutan dan ketentuan aturan yang dilanggar;
  3. pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil tidak diberikan hak-hak kepegawaiannya kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
Back To Top
Close search
Search